Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., meminta Kesbangpol seluruh Indonesia untuk mengawal dan menyukseskan Lima Program Prioritas Pembangunan Nasional. Hal itu diungkapkannya saat membuka Rakor Kesbangpol di Gedung F Kemendagri, Jakarta, Kamis (09/01/2020).
Menurut Mendagri, Kesbangpol memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas keamanan, terlebih lagi dalam bidang keamanan untuk menyukseskan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan berkomunikasi dengan Kepala Daerah maupun stakeholder terkait.
“Jadi intinya saya minta Kesbangpol tugas kita penting, mengamankan kebijakan untuk investasi, menjaga pertumbuhan ekonomi. Rekan-rekan perlu berkomunikasi dengan stakeholder lain di tingkat Provinsi termasuk waktu ngobrol dengan Kepala Daerah juga bisa memberikan masukan, kemudian juga dengan bawahan, instansi yang lebih bawah. Di tingkat Kabupaten/Kota termasuk di Desa, jangan sampai kepala desa kemudian ego sektoralnya tinggi, tidak paralel dengan kebijakan pusat yang ingin menarik investasi sebanyak-banyaknya,” kata Mendagri.
Stabilitas politik dan keamanan dinilainya akan sangat mempengaruhi pembangunan di Pusat maupun di Daerah. Karenanya, Kesbangpol diharapkan mampu menjaga stabilitas dan bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam meredam konflik dan potensi konflik yang ada.
“Jaga betul situasi keamanan politik dan keamanan, politik terganggu pasti keamanan terdampak, kerena politik melibatkan massa, jadi politik dan keamanan harus kita jaga supaya tetap landai terus, ada konflik sedikit cepat pro-aktif, selesaikan, bantu untuk mediasi. Peran dari Kesbangpol menjadi sangat penting di bidang ini, bersama-sama dengan TNI/Polri dan lain-lain, kemudian selesaikan agar tidak menjadi pecah dan menjadi konflik massal,” ujarnya.
Mendagri juga mengatakan, kontestasi politik seperti Pilkada erat kaitannya dengan potensi konflik yang patut diantisipasi. Untuk itu ia menitipkan pada Kesbangpol, terutama bagi 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2020, untuk melakukan antisipasi konflik agar tidak menimbulkan perpecahan maupun korban jiwa.
“Trigger paling berbahaya adalah ketika terjadi kontestasi politik; Pilkada, pilpres, pileg itu memang pemilihan umum. Itu adalah tanda terpenting dari demokrasi. Maka dari ini rekan-rekan, tahun ini kita menghadapi 270 Pilkada, ini artinya akan mengandung potensi konflik, kita harus bisa mengelola demokrasi ini (agar) tidak meledak menjadi potensi konflik, kekerasan apalagi menimbulkan korban,” imbuhnya.
Ia juga meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk responsif terhadap potensi konflik dengan melakukan sejumlah aksi strategis untuk melakukan pencegahan.
“Forkopimda agar aktif dalam penanggulangan konflik sosial, jangan hanya aktif, responsif, tapi juga melakukan langkah-langkah proaktif dan pencegahan,” kata Mendagri.
Pertumbuhan ekonomi melalui dukungan investasi harus diwujudkan dengan stabilitas politik dan keamanan. Tak hanya soal ekonomi, stabilitas politik dan keamanan juga amat diperlukan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu, Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga hal tersebut selain sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(Editor : RH766)
Puspen Kemendagri
Menurut Mendagri, Kesbangpol memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas keamanan, terlebih lagi dalam bidang keamanan untuk menyukseskan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan berkomunikasi dengan Kepala Daerah maupun stakeholder terkait.
“Jadi intinya saya minta Kesbangpol tugas kita penting, mengamankan kebijakan untuk investasi, menjaga pertumbuhan ekonomi. Rekan-rekan perlu berkomunikasi dengan stakeholder lain di tingkat Provinsi termasuk waktu ngobrol dengan Kepala Daerah juga bisa memberikan masukan, kemudian juga dengan bawahan, instansi yang lebih bawah. Di tingkat Kabupaten/Kota termasuk di Desa, jangan sampai kepala desa kemudian ego sektoralnya tinggi, tidak paralel dengan kebijakan pusat yang ingin menarik investasi sebanyak-banyaknya,” kata Mendagri.
Stabilitas politik dan keamanan dinilainya akan sangat mempengaruhi pembangunan di Pusat maupun di Daerah. Karenanya, Kesbangpol diharapkan mampu menjaga stabilitas dan bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam meredam konflik dan potensi konflik yang ada.
“Jaga betul situasi keamanan politik dan keamanan, politik terganggu pasti keamanan terdampak, kerena politik melibatkan massa, jadi politik dan keamanan harus kita jaga supaya tetap landai terus, ada konflik sedikit cepat pro-aktif, selesaikan, bantu untuk mediasi. Peran dari Kesbangpol menjadi sangat penting di bidang ini, bersama-sama dengan TNI/Polri dan lain-lain, kemudian selesaikan agar tidak menjadi pecah dan menjadi konflik massal,” ujarnya.
Mendagri juga mengatakan, kontestasi politik seperti Pilkada erat kaitannya dengan potensi konflik yang patut diantisipasi. Untuk itu ia menitipkan pada Kesbangpol, terutama bagi 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2020, untuk melakukan antisipasi konflik agar tidak menimbulkan perpecahan maupun korban jiwa.
“Trigger paling berbahaya adalah ketika terjadi kontestasi politik; Pilkada, pilpres, pileg itu memang pemilihan umum. Itu adalah tanda terpenting dari demokrasi. Maka dari ini rekan-rekan, tahun ini kita menghadapi 270 Pilkada, ini artinya akan mengandung potensi konflik, kita harus bisa mengelola demokrasi ini (agar) tidak meledak menjadi potensi konflik, kekerasan apalagi menimbulkan korban,” imbuhnya.
Ia juga meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk responsif terhadap potensi konflik dengan melakukan sejumlah aksi strategis untuk melakukan pencegahan.
“Forkopimda agar aktif dalam penanggulangan konflik sosial, jangan hanya aktif, responsif, tapi juga melakukan langkah-langkah proaktif dan pencegahan,” kata Mendagri.
Pertumbuhan ekonomi melalui dukungan investasi harus diwujudkan dengan stabilitas politik dan keamanan. Tak hanya soal ekonomi, stabilitas politik dan keamanan juga amat diperlukan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu, Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga hal tersebut selain sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(Editor : RH766)
Puspen Kemendagri
Komentar
Posting Komentar